Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pengadilan agama Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA. Bdw tentang Wali 'Adal karena menepati wasiat

Skripsi yang berjudul ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berbentuk studi dokumen unt uk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana penyelesaian perkara nomor: 0l/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali 'adal karena menepati wasiat? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan perkara nomor: 0l/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali 'adal karena menepati wasiat? Data penelitian ini dihasilkan dengan menggunakan teknik studi dokumen (Documentmy Study) yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitat if yang bersifat dcskriptif yakni menggambarkan masalah mengenai perkara wali ‘adal karena menepati wasiat sesuai dengan penetapan Peugadilan Agama Bondowoso nomor: 0l/Pdt.P/2007/PA.Bdw untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis berupa pengkajian terhadap isi dari dokumen tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara nomor: O l/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali 'adal karena menepati wasiat di Pcngadilan Agama Bondowoso, dibuat secara sederhana karena perkara tersebut tennasuk perkara sumir (ringan) akan tetapi telah sesuai dengan prosedur dan berita acaranya. Tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam pcnctapan tcrsebut dibcnarkan dalam hukum Islam. Hal ini berdasar pada Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1987 pasal 2 ayat 1 tentang wali hakim dan berdasar pada Ketua Majclis yang dalam pertimbangannya (Thariqah lstinbat al-Hukm) didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak. Selain itu, pihak wali enggan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak bcrdasarkan hukum atau tidak sesuai dcngan syari'at agama. Oleh karena itu, hendaknya kepada Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencrima dan memeriksa scrta memutus perkara permohonan wali 'adal yang diajukan oleh pcmohon supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempcrtimbangkan scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kemaslahatan maupun kemadaratannya. Sclain itu, hendaknya para wali jangan menghalang-halangi perempuan yang berada dalam perwaliannya menikah dengan calon suami yang merupakan pilihannya sendiri asal tidak bertcntangan dengan ketent uan syara.