Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap usaha situs free download

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download”merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktik usaha situs free download?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terhadap usaha situs free download?. Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskripif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik usaha situs free download yang marak terjadi di internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Praktik usaha situs free download Ganool.com merupakan aktivitas penyebaran atau pemberian akses unduh secara gratis terhadap film. Film tersebut didapatkan dan disebarkan tanpa izin dari pihak produsernya, kemudian situs Ganool.com mendapatkan keuntungan financial dengan melakukan kerja sama dalam mengiklankan suatu produk dengan situs lain; kedua, Praktik usaha situs free download Ganool.com tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain (huqu>q al-ma>li>yah) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (gasab) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, Pelaku usaha hendaknya melakukan afilliasi terlebih dahulu kepada produser/label terkait agar usaha yang dilakukan menjadi legal dan tidak merugikan orang lain; kedua, Aparat hukum hendaknya berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tanpa menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.