Implementasi pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa terhadap keluarnya Perpu no. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif sadd al dhari’ah

Skripsi ini merupakan hasil library research dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa terhadap keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Bagaimana perspektif sadd al-Dhari’ah tentang implementasi pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas permasalahan tentang penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori konsep sadd al-Dhari’ah serta implementasi kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut sadd al-Dhari’ah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa yaitu apabila di suatu negara terjadi kekosongan hukum, yakni: 1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang terkait yang ada tetapi tidak memadai dan 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Presiden harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menerbitkan Perpu dan pada saat pembuatan Perpu perlu diteliti terlebih dahulu dari aspek mekanisme, muatan pasal-pasalnya dan lain sebagainya, sehingga pada saat dibahas oleh DPR sudah tepat dan relevan. Agar saat pengesahan dan dijadikan Undang-undang tidak ada pasal-pasal yang direvisi lagi.