Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penelitian dalam bentuk skripsi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dianalisis dengan konsep hukum Islam. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan sedangkan data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan al-Qur’an serta hadist yang membahas tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Penelitian menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penggolongan narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dapat digunakan untuk narkotika golongan II dan narkotika golongan III, sedangkan golongan I hanya sebagian saja yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam kajian mukhaddirat. Hukuman yang tepat bagi penggunaan narkotika adalah ta’zi>r. Akan tetapi, tinjauan hukum Islam terhadap pengggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan diperbolehkan apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur dharurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika. Sejalan kesimpulan diatas, peneliti juga memberi saran agar pengawasan penyalahgunaan narkotika diperketat lagi untuk mengefektifkan undang-undang tersebut maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah. Melaksanakan kerja sama antara aparat dengan masyarakat Untuk memberikan informasi kepada semua elemen masyarakat terutama remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan pendidikan moral serta pendidikan agama diiringi kampanye anti narkotika.