ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN ALASAN PENIPUAN STATUS KEWARGANEGARAAN : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NO.2492/PDT.G/2014/PA.BL

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL dan bagaimana relevansi putusan Pengadilan Agama Bltar nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL. dengan hukum Islam.
Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang berupa putusan Pengadilan Agama Blitar serta telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara pembatalan perkawinan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan PA Blitar tentang pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan status kewarganegaraan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan karena perkawinan campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tidak adanya bukti surat keterangan dari pihak Termohon I yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di Negaranya masing-masing. Selain itu, Hakim juga mengedepankan konsep maslahah dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan campuran ini. Menurut analisis hukum Islam, putusan pembatalan perkawinan campuran tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.
Dari kesimpulan tersebut, maka ketika akan melangsungkan perkawinan hendaknya Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status kewarganegaraan mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan dengan teliti dan cermat