Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi: studi kasus di Kota Blitar

Pendidikan merupakan hal yang mendasar yang digunakan untuk membangun dan memajukan sebuah bangsa dan negara. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Cara pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu isi nya yaitu mengatur tentang pengelolaan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Sebelumnya, Kota Blitar merupakan salah satu kota di JawaTimur yang telah melaksanakan sekolah gratis dengan peraturanWalikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Atas dasar ditetapakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah dengan pertimbangan bahwa, pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan. Kewenangannya bisa diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap anak bangsa. Setiap kebijakan pemerintah yang mempunyai kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mendorong kemajuan pendidikan di daerah maka, kebijakan tersebut harus didukung sepenuhnya. Setelah ditetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini maka wewenang pemerintah provinsi adalah mengatur pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) di setiap daerahnya. Proses implementasi kebijakan undang-undang di Kota Blitar belum berjalan maksimal karena masih adanya beberapa hambatan seperti, sosialisasi, konsolidasi dan komunikasi. Penelitiian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan proses implementasi yang terjadi di Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisa penelitian ini menggunakan teori Grindle yang bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dilihat dari dua faktor yaitu isi dan lingkungan implementasi. Sehingga, implementasi pengelolaan SMA/SMK di Kota Blitar belum terealisasi dengan baik hal ini disebabkan karena beberapa hambatan yang terjadi di Kota Blitar. Diharapkan dengan peraturan ini tidak berdampak negatife bagi anak didik di Kota Blitar dalam menuntut ilmu.