Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut sumber hukum di Indonesia

Tesis yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.56 Tahun 2016 tentang Penggunaan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Sumber Hukum di Indonesia” merupakan sebuah penelitian yang dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim pada tanggal 14 Desember 2016 yang kemudian diikuti dengan aksi atau tindakan beberapa kelompok dimasyarakat yang mengaku sebagai pengawal fatwa MUI tersebut. Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum MUI di Indonesia serta status hukum fatwa MUI No.56 tahun 2016 menurut sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur hukum yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat preskriptif sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif, yaitu bersifat menentukan atau untuk jadi panduan. Sehingga diharapakan bisa ditemukan solusi dan panduan terhadap permasalahan tersebut. Kemudian dilakukan pendekatan yuridis empiris, agar solusi atau panduan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MUI bukanlah badan, lembaga ataupun komisi negara yang dibentuk dengan undang-undang atau oleh pemerintah atas perintah undang-undang. Sehingga MUI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum (fatwa) yang mengikat dan memaksa seperti halnya undang-undang. MUI adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sama seperti organisasi keislaman lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Namun demikian, keberadaan MUI di tengah masyarakat sangat penting, sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu kaum Muslim di Indoesia yang beragam. Fatwa MUI tidak bisa dijadikan dasar atau alasan pembenar untuk melakukan aksi atau tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Sebagai salah satu sumber hukum, fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah pendapat atau saran kepada pemerintah terhadap permasalahan tertentu. Sehingga, fatwa MUI bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.