ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG-PIUTANG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM MULTIJASA DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG MOJOKERTO

Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunkanan teknik observasi dan wawancara langsung yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati, mendengar dan mencatat hal yang menjadi sumber data. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan
metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif.
Hasil penelitian praktek hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, jika sudah melengkapi persyaratan pihak marketing melakukan survey terhadap
nasabah, dan tahap yang terakhir realisasi dan nasabh menandatangani lembar perjanjian ijarah multijasa bermatrai. PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto tidak menyediakan obyek secara langsung melainkan dalam bentuk uang dan dikenakan ujrah yang telah disepakati didepan dan dalam aplikasi ini menggunakan akad ijarah dan lebih mengutamakan nasabah tetap untuk mengindari resiko dikemudian hari. PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto lebih tepat menggunakan akad qard dari pada ijarah. Letak ketidak sesuaian akad yang digunakan adalah akad (hutang-piutang) qard bukan akad ijarah namun dalam
prakteknya bank menggunakan akad ijarah multijasa. Namun jika menggunakan akad ijarah PT. BPRS Lantabur kantor cabang Mojokerto dapat menggunakan prinsip ijarah multijasa sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 44/DSNMUI/VII/2004.
Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng harus berkerja sama dengan
pihak ketiga sebagai tempat persewaan yang dimaksud. Dengan menggunakan aplikasi tersebut maka pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng bisa menggunakan akad ijarah multijasa dan membebankan ujrah terhadap nasabah. Dari kesimpulan diatas sebaiknya Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) semestinya
berpegang teguh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan ijarah multijasa, sehingga pihak perbankan benar-benar menerapkan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusunya prinsip Islam dan administrasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia
jasa akan lebih baik. Bagi nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu akad yang akan disepakati sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama nasabah.