Pengelolaan keuangan Madrasah Berstandar Intemasional (MBI) di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Waru I Sidoarjo

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem penggalian sumber pendapatan keuangan madrasah yang tidak hanya menggantungkan kepada pemerintah yang hanya sekitar 30 % dari total kebutuhan biaya operasional madrasah, akan tetapi mampu menggali sumber pendapatan keuangan secara mandiri. MINU Waru I Sidoaijo merupakan lembaga pendidikan yang berstandar intemasional dan juga merupakan madrasah berstandar intemasional dengan menjalin keijasama dengan Laboratory Basic Education State University Of Malang dengan No. 70/KM. 148/B.02.08/VI/’09. Sehingga membuka International Class Program dan untuk pendanaannya ditanggung secara mandiri oleh madrasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sumber pendapatan keuangan Madrasah Berstandar Intemasional (MBI) dan selanjutnya adalah 2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Madrasah Berstandar Intemasional (MBI) di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Warn I Sidoaijo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang tidak memerlukan analisis statistik. Akan tetapi berupa pendiskripsian permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Metode yang peneliti jadikan acuan meliputi observasi, wawancara dan dokvunentasi. Hasil dari penelitian yang penulis teliti antara lain: bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah tidak mencukupi, sehingga dibutuhkan altematif penggalian dana melalui partisipasi wali murid, partisipasi alumni, membangun kemitraan dengan instansi terkait seperti pelatihan kompetensi guru oleh LAPIS dan us aha mandiri yang berupa pengembangan kantin dan kopereasi madrasah. Pengelolaan keuangan MINU Waru I Sidoaijo direncanakan dengan tahapan pemetaan madrasah dan dalam penyusunan RAPBM dilaksanakan berdasarkan Activity Based Costing. Pengorganisasian keuangan dilaksanakan oleh bendahara madrasah yang mempunyai tugas mengkoordinasi pemasukan dan pengeluaran keuangan madrasah. Sedangkan pada pembelanjaannya dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kepada pembelajaran dan juga kemanfaatan, untuk pengawasan keuangan dilakukan secara rutin baik oleh kepala madrasah maupun komite dan juga pemerintah.