Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan Cracking dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tindak kejahatan cracking menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak kejahatan cracking menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dihimpun melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencarian di internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data mengenai website yang telah dibobol oleh seorang cracker. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan teori dan kronologi kejahatan peretasan terhadap website yang telah dibobol dan menganalisis hukuman kejahatan peretasan terhadap pelaku tindak kejahatan cracking sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Hasil penelitian menjelaskan bahwa cracking adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, ketentuan hukum yang mengatur tentang kejahatan cracking, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diatur secara implisit pada pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3) karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan secara sengaja dan tanpa hak dengan mem-bypassword, menerobos serta menjebol keamanan sistem dalam situs web sehingga menyebabkan kerusakan terhadap situs web tersebut. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan cracking atau dalam fiqh jinayah disebut jarimah. Adapun dalam kasus cracking tidak ada n}as baik dalam Al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan perbuatan tersebut, bukan berarti cracking lepas dari hukuman, karena cracking adalah perbuatan maksiat yang menipu dan merugikan korbannya, sehingga dapat dikenakan hukuman ta’zir dan dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman ta’zir diserahkan sepenuhnya kepada اولي الامر (pemerintah). Sejalan dengan penjelasan tersebut maka diharapkan kepada aparat penegak hukum menerapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan dunia maya dengan mempertimbangkan aspek kerugian, mudahnya mendapat akses teknologi informasi pada zaman teknologi saat ini, juga sulitnya melacak pelaku kejahatan serta semakin beragamnya modus berbagai kejahatan dunia maya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan jenis ini dengan cara menggunkan Teknologi Informasi secara baik dan benar sehingga memberikan dampak yang sesuai dengan penggunaannya.