Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama

Skripsi ini ditulis untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama? Kedua, bagaimana analisis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama menurut Hukum Islam? Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data berupa Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 serta buku atau referensi lainnya, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama adalah sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya, dibuat untuk penjelas atau tafsir tentang Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004, sebagai kepastian hukum, karena tarif yang kondisional terkadang membuat pihak tertentu mengambil untung. Mempermudah proses pernikahan secara legal. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama termasuk mas}lah}ah al-mursalah karena tidak ada penjelasan tentang tarif pencatatan nikah di nash al-Qur’an dan Hadist. Karena pertimbangan kemaslahatan dan tujuan syariat (maqasyid syari’ah) tercapai. Maka Peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Kepada Pegawai Pencatat Nikah agar mematuhi peraturan yang sudah dibuat agar tidak terjadi kembali penarikan yang tidak wajar oleh sebagian pihak. Untuk Masyarakat agar tidak membedakan hukum Negara dengan hukum Islam. Untuk Pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan masyarakat dalam membuat Peraturan, agar Peraturan yang dibuat dapat meringankan beban, tidak merugikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.