TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MURĀBAḤAH DALAM BENTUK PERJANJIAN PIUTANG MURĀBAḤAH

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis untuk menggambarkan data yang terkumpul, kemudian dengan menggunakan pola pikir Induktif, yakni mengungkakan fakta- fakta atau kenyataan dari wasil wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya ditinjau
secara umum menurut hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa Pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Alhambra dengan menggunakan skema murābaḥah dalam bentuk pengadaan barang yang terdapat di surat kuasa meskipun didalam surat kuasa tersebut tidak dicantumkan barang yang akan diperjualbelikan dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Di Koperasi Alhambra harga pengadaan barang belum jelas (masih estimasi) dan juga margin keuntungan untuk Koperasi Serba Usaha Alhambra ditentukan berdasarkan hanya estimasi tersebut. Padahal margin itu seharusnya ditentukan berdasarkan harga pokok yang senyatanya dan itu harus terjadi pengadaan barang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka akad murabahah yang diterapkan di Koperasi Alhambra tidak sesuai dengan oleh hukum Islam. Penggunaan istilah perjanjian piutang murābaḥahdalam akad murābaḥah yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Alhambra diperbolehkan menurut hukum Islam karena piutang murābaḥah tersebut timbul akibat adanya pengadaan barang melalui akad jualbeli
murābaḥah, yakni jual-beli berdasarkan harga pokok dan margin yang disepakati, sedangkan realisasinya pembayarannya dilakukan secara tangguh. Sejalan dengan kesimpulan di atas, permasalahan praktek murābaḥah dalam bentuk perjanjian piutang murābaḥah jika dianalisis dengan teori Hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak ada barang maupun margin yang masih estimasi.