ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NO. 737/PDT.G/2013/PA.MLG TENTANG PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) TANPA SURAT IZIN PERCERAIAN DARI KOMANDAN

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini yaitu melalui dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Kota Malang dan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Malang beserta wawancara Kasi Bin Rohis Bintal KODAM V/Brawijaya serta telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara permohonan cerai talak Anggota TNI tanpa surat izin dari Komandan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan perkara permohonan cerai talak anggota TNI-AD tanpa surat izin dari Komandan dengan memberi alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Keputusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sudah sesuai menurut Hukum Acara Perdata namun belum sesuai menurut Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, bahwa setiap Prajurit yang hendak berceraia diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian kepada Komandan, sanksi akan
diberikan jika peraturan tersebut dilanggar. Bagi Pengad\ilan sebelum memeriksa perkara perceraian anggota TNI
hendaknya memberitahukan kepada Komandan atau Kepala Kesatuan dinas, supaya proses pemeriksaan dilaksanakan oleh instansi dengan tahapan mediasi, dengan begitu kerjasama antara Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim untuk dapat memutuskan perkara perceraian tersebut dengan Pasti. Perlu adanya kesepahaman antara Pengadilan Agama dengan Instansi perihal pihak terkait, secara Hukum Acara Pengadilan mempunyai kewenangn penuh untuk memeriksa namun syarat surat Izin instansi merupakan syarat kepegawaian dalam ketatanegaraan.