Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri: studi direktori putusan nomor 135/Pid.B/2015/PN.Sda

Skripsi yang berjudul. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak ‎Pidana Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar ‎Negeri (Study Direktori Putusan No. 135/Pid. B/2015/PN.SDA) adalah hasil ‎penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang. Bagaimana pertimbangan ‎hukum hakim dalam kasus tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara ‎Indonesia di luar negeri pada putusan No. 135/Pid.B/2015/PN SDA. Data diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik ‎dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan ‎metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh ‎kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim ‎dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.135/Pid.B/2015/PN.SDA tentang ‎Kasus tanpa hak turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri ‎telah ditetapkan sesuai pertimbangan hakim. Dalam kasus ini ada pertimbangan ‎yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa merendahkan harkat dan ‎martabat bangsa Indonesia. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu selama ‎dalam persidangan terdakwa selalu bersikap sopan, mengakui secara terus terang ‎perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji ‎tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum. Setelah ‎memperhatikan hal-hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ‎memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ‎dan denda sebesar 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) serta Membebankan biaya ‎perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). ‎Dalam hukum pidana Islam tanpa hak turut serta menempatkan warga negara ‎Indonesia di luar negeri masuk dalam jarimah penipuan dan dihukum dengan ‎hukuman ta’zir. Hal tersebut dikarenakan jenis dan hukumannya belum ditetapkan ‎oleh syara’ melainkan diserahkan kepada ulil amri atau penguasa atau hakim, baik ‎penentuan maupun pelaksanaanya. Kepada PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) sebagai pelaksana ‎kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar ‎negeri, supaya melaksanakan tugasnya melindungi CTKI (calon tenaga kerja ‎Indonesia) dari pihak penyalur calon tenaga kerja Indonesia. Serta kepada ‎pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sampai kedesa-desa ‎agar tidak ada lagi anak negeri yang terjebak dalam perangkat para penyalur CTKI ‎illegal. Serta kepada para penegak hukum terutama hakim agar menegakkan ‎hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan ‎berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Kepada penyalur CTKI ‎jangan menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi ditengah ‎anak bangsa sulit mencari pekerjaan di negeri sendiri dan kepada masyarakat yang ‎ingin bekerja di luar negeri supaya hati-hati dalam memilih penyalur CTKI, agar ‎tidak ada lagi anak bangsa yang terjebak dalam traficking.‎
Kata Kunci: Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan TKI di luar negeri