ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 786/PDT.G/2010/PA.MLG PERIHAL KUMULASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan is|bat nikah dan bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan is|bat nikah.
Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder, artikel dan Undang-Undang dan sebagai pengayaan data dilakukan tehnik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang kumulasi dalam hukum acara Peradilan Agama kemudian digunakan untuk menganalisis isi putusan perihal kumulasi permohonan izin poligami dan is|bat nikah secara khusus untuk memperoleh kesimpulan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang menerima izin poligami yaitu pasal 4 ayat (2) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 huruf a, pasal 58 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan menolak is\bat nikah yaitu pasal 9, pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan, pasal 40 KHI dan 115 KHI. Serta dasar hukum menerima kumulasi izin poligami dan is\bat nikah adalah menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Kedua, Ditinjau dari hukum acara perdata, syarat kumulasi kurang terpenuhi maka seharusnya kumulasi permohonan ini tidak diterima.
Dari kesimpulan, hendaknya lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara kumulasi bersikap cermat dalam menerima permohonan atau gugatan. Sehingga, perkara yang diputus benar-benar perkara yang sudah memenuhi syarat untuk dikumulasikan. Tanpa mengenyampingkan asas umum Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat biaya ringan.