Analisis hukum Islam terhadap ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai kaitannya dengan penentuan ahli waris

Skripsi yang bcrjudul "Analisis Hulrum Jslam Terhadap Ketentuan Penerlma Uang Pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Kaitannya dengan Penentuan Ahli Waris." ini merupakan basil penelitian merupakan basil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan Penerima Uang Pensiun PNS dalam UU No. I I Tahun I 969 kaitannya dengan penentuan ahli waris? Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Doktimentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam hal ini UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebagai sumber primer. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan tujuan menggambarkan ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969. Sedangkan untuk pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Hukum kewarisan Islam meninjau ketentuan penerima uang pensiun PNS yang terdapat dalam UU No. II Tahun 1969, sehingga bisa diketahui apakah ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hukum kewarisan Islam atau tidak. Dari basil penelitian kepustakaan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut UUNo. 11 Tahun 1969, penerima uang pensiun PNS ketika PNS tersebut meninggal dunia hanyalah janda/ duda, anak, dan/ orang tua dari PNS tersebut, dengan urutan penerimaan uang pensiun PNS dimulai dari jandanya/ dudanya, kemudian anak-anak dan diakhiri orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan tentang penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam bisa mewarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 7, bukan dimiliki secara kolektif. Hal inijuga tidak sesuai dengan salah satu asas hukum kewarisan Islam yaitu asas individual. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran hendaknya penerima uang pensiun PNS dalam peraturan tersebut hanya diartikan sebagai penerima awal uang pensillii yang kemudian bisa dibagi kepada altli waris lainnya sesuai bagian masing-masing. Dan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan harus selalu mengutamakan aspek keadilan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah termasuk dalam penerapan UU No. 11 Tahun 1969.