Analisis hukum Islam terhadap kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan di suku banjar: studi kasus di Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan

Penelitian ini dilakukan demi menjawab dua pertanyaan besar yakni : Pertama, Bagaimana kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan di suku Bajar, Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan?. Kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar, Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan?. Data penelitian ini terdiri keterangan langsung dari beberapa tokoh masyarakat desa Simpang Tiga Seilan, kecamatan danau Salak, Banjarmasin, yang mengetahui persis bagaimana system pengelolaan harta perkawinan di suku Banjar dimaksud, dan data sekunder berupa catatan tentang segala sesuatu, dokumen yang terkait dengan obyek penelitian dan dapat digunakan sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam masyarakat suku Banjar, suami memiliki otoritas penuh untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan, baik bawaan maupun harta bersama. Sebaliknya istri tidak memiliki kewenangan untuk itu, dan melanggar ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat 2, UU Perkawinan, Al- Quran An-Nisa’ ayat 32, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan dan Qur’an An Nisa ayat 21.