Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri: studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya

Skripsi ini adalah basil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asib Jaya Surabaya)". Untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri, bagaimana prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT. Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran ldaim asuransi jiwa akibat tertanggung bun uh diri pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini interview dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data yang sesuai dengan pembahasan dengan memberikan argmnentasi, dan kesimpulan diambil dengan pola pikir dedukti£ Adapun basil penelitian menyimpulkan bahwa, pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri adalah pertanggungan gugur artinya pihak ahli waris tidak memiliki kepentingan at as tertanggung bunuh diri. Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya mempunyai kebijakan dalam menentukan permohonan klaim dari tertanggung bunuh diri, yaitu mendapatkan uang pertanggungan secara penuh dengan catatan tindakan bunuh diri terjadi setelah 3 (tiga) tahun berlakunya polis kemudian pengajuan klaim dilakukan oleh penerima manfaat (ahli waris) yang telah ditunjuk sebelumnya. Dengan demikian pembayaran klaim bunuh diri pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya sesuai dengan hukum Islam yaitu asuransi syariah (Islam) dalam hal pembayaran klaim asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) akibat peserta meninggal dunia, yang dibangun dengan prinsip saling tolong-menolong (ta'a wun) yaitu saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antar sesama peserta asuransi dalam menghadapi risiko. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan. Pertama, bagi para pihak yang melakukan perjanjian asuransi jiwa melakukan kesepakatan (penanggung dan tertanggung) perihal pembayaran klaim agar tidak ada pihak yang dirugikan, .kedua, pemerintah melalui Depertemen Keuangan mengeluarkan ketentuan pembayaran klaim asuransi jiwa khususnya terkait tertanggung yang meninggal bunuh diri.