Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan buyback Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya

Skripsi ini merupakan basil penelitian di Bank Indonesia Surabaya untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaaan buyback SUN (Surat Utang Negara) di Bank Indonesia Surabaya dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan buyback Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya. Data penelitian ini di himpun melalui pembahasan dan kajian dokumenter (Document Reading) selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif dan dismpulkan dengan tekhnik analisis deduktif artinya data penelitian yang sifatnya umum kemudian dihubungkan dari pelaksanaan buyback terhadap Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan buyback Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya yang sifatnya khusus untuk ditarik kesimpulan. Pelaksanaan buyback Surat Utang Negara adalah bentuk jual beli bersyarat, dimana Bank Indonesia Surabaya ditunjuk pemerlntah sebagai mediator Surat Utang Negara untulc menjual surat utang kepada lembaga keuangan, dengan ketentuan syarat membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) yang sudah dibeli tersebut dengan pembayaran pokok dan tambahan bunga (rate) yang dilaksanakan dipasar s.kundersebelum jatub tempo. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Buyback Surat utang Negara (SUN) diqiyaskan dengan bai' a/-wafa. Dimana dalam pelaksanaan buyback Surat Utang Negara (SUN) terdapat akad (perjanjian) untuk membeli kembali surat utang yang sudah dijual tersebut, dan dalam pelaksanaannya juga dibarengi dengan pembatasan waktu (tauqit). Menurut Jumhur Ulama jual bell yang diikuti dengan syarat adalah bertentangan dengan syara' (batU}, Selain adanya perjanjian dan tenggang waktu dalam pelaksanaan buyback Surat Utang Negara (SUN) juga terdapat penambahan dari pokok Surat Utang Negara berupa bunga (rate). Sebagai laba dari jual beli yang batil maka bunga yang diperoleh dari Surat Utang Negara tidak diperbolehkan. Kepada direktur Bank Indonesia surabaya dan pemerintah untuk terus mengembangkan Surat Utang Negara dengan jenis Surat Utang Neagara Syari'ah (SUKUK/SBSN), karena mengingat sudah banyaknya lembaga syari'ah yang berkecimpung di dunia perekonomian. Dan juga karena mayoritas masyarakat indonesia beragama Islam yang lebih cenderung ingin melakukan mekanisme dibidang perekonomian dengan unsur yang terhindar dari unsur bunga (riba).