Politik identitas dalam perspektif politisi Tionghoa Surabaya: studi kasus di DPRD kota Surabaya

Istilah politik identitas memang sedikit asing di kalangan masyarakat. Banyak yang mengenal politik identitas sebagai politik solidaritas sesama suku. Politik identitas biasanya ditunjukkan dengan memilih calon yang memiliki latar belakang sama pada setiap pemilihan umum. Hal ini biasa dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan penghargaan sesama dalam etnis. Di sisi lain, praktik politik identitas ini muncul karena adanya ketidakadilan dan diskriminasi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa kepada kelompok tertentu. Politik identitas ini dipandang sebagai jalan untuk membebaskan kelompok tersebut dari diskriminasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok yaitu (1) Pandangan politisi etnis Tionghoa terhadap politik dentitas; (2) Posisi politisi etnis Tionghoa dalam pengambilan kebijakan; (3) Representasi politisi Tionghoa sebagai wakil rakyat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu menentukan sampel berdasar pertimbangan tertentu dan menggunakan teknik indepth interview. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, politisi etnis Tionghoa menganggap bahwa politik identitas merupakan hal yang manusiawi dilakukan, namun dalam tindak lanjut politisnya, politik identitas ini tidak bisa dijadikan kunci untuk mereka dalam memonopoli kekuasaan. Kedua, dalam setiap pengambilan keputusan, etnis Tionghoa selalu mengikuti tupoksi yang ada. Mereka tidak hanya memperjuangkan Tionghoa saja, mereka juga memperjuangkan hak warga Surabaya. Hal tersebut mereka tuangkan dalam berbagai macam kebijakan dan kegaiatan langsung dalam masyarakat. Ketiga, politisi etnis Tionghoa mencoba untuk merepresentasikan diri sebagai politisi dari kalangan Tionghoa dengan cara pendekatan sosial. Hal ini dilakukan agar mampu menghapuskan stigma masyarakat terhadap politisi etnis Tionghoa yang selama ini dianggap tidak mampu untuk berpolitik.