Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bersyarat dalam pasal 14a – 14f KUHP

Jika melihat kenyataan yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, khususnya pasal 14a sampai dengan 14f KUH Pidana menunjukkan bahwa ternyata tidak semua hukuman yang diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang terbukti bersalah atau melanggar Undang-Undang harus dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana hukuman bersyarat dari segi jenis kejahatan/pelanggaran dan bentuk pemidanaannya, sehingga si terhukum dijatuhi hukuman bersyarat. 2. Bagaimana diskripsi hukuman bersyarat dari segi wewenang dan kebijaksanaan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman bersyarat. 3. Bagaimana menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman bersyarat tersebut dari segi jenis-jenis kejahatan/pelanggaran dan bentuk pemidanaannya, serta wewenang dan kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Metode pembahasannya menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Ada sebagian jenis-jenis kejahatan/pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman bersyarat yakni mabuk-mabukan dan minuman keras, sebagian berkenaan dengan jarimah qisas (penganiayaan ringan), jarimah diyat (menabrak atau membunuh orang lain tidak sengaja). 2. Menurut KUHP hakim diberi wewenang di dalam menentukan/menjatuhkan hukuman bagi seluruh pasal-pasal tentang jenis-jenis kejahatan/pelanggaran. Hakim hanya terbatas pada jarimah ta’zir saja. 3. Apabila berkenaan dengan jarimah hudud, qisas dan diyat, maka penerapan hukum pemidanaannya (pidana bersyarat) menjadi batal menurut hukum pidana Islam.