ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO : STUDI PUTUSAN NOMOR : 708 / PID / 2011 / PT. SBY

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro (Studi Putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT. SBY) adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 708/ PID/ 2011/ PT. SBY terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, 2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan data narapidana di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam kasus tindak pidana membujuk memalsukan surat (data narapidana) ini merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah pertama, adanya hal yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Kedua, yang meringankan terdakwa, bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa telah berumur dan sakit-sakitan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pemalsuan surat ini termasuk jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, bahwa adanya kesesuaian antara jari>mah pemalsuan surat dan pemalsuan stempel Bait al-Maal yang dilakukan Mu’an Ibn Zaidah pada masa Kholifah Umar Ibn al-Khatab, yakni keduanya sama-sama perbuatan pemalsuan. Dan dalam hukum pidana Islam hukuman pada jari>mah ta’zi>r, tidak dijelaskan secara jelas dalam nas, maka ketentuan hukuman ta’zir merupakan suatu kewenangan Uli>l al-Amri, seperti yang dilakukan Kholifah Umar Ibn al-Khatab terhadap Mu’an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal, diberi hukuman dalam bentuk hukuman Jilid dan pengasingan. Menyarankan kepada pihak aparat penegak hukum, terutama para hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dan juga masyarakat, dengan adanya sanksi yang akan diterima kepada pelaku tindak pidana, maka diharapkan tidak akan ada lagi kejahatan yang sama.