TINJAUAN FIQIH MURAFA’AT TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN : STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 216/PID.B/2012/PN.BKL

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Murafa’at Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl” ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian pada putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl, dan Bagaimana tinjauan fiqih mura>fa’at terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian No.216/Pid.B/PN.Bkl.
Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks yang selanjutnya di analisis dengan mengunakan metode deskriptif analisis, dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Selanjutnya menggunakan metode deduktif yang dianalisis dengan hukum pidana Islam.
Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian putusan No.216/Pid.B/2012/PN.Bkl itu diperbolehkan menurut fiqih murafa’at karena alasan tidak ada bukti lain yang mendukung untuk memutus perkara dalam persidangan, dan saksi mahkota ini sangat diperlukan karena merupakan saksi kunci. Saksi mahkota dihukumi darurat karena alasan saksi mahkota bisa dikeluarkan oleh penyidik dengan syarat tidak ada saksi lain selain saksi mahkota yang dapat membuka takbir kejahatan terdakwa, dan dilakukan di bawah sumpah. Adapun konsekuensi dari saksi mahkota itu sendiri ialah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diharapkan para penegak hukum merubah cara pandang kepada saksi bahwa saksi tidak sekedar menjadi alat bukti, namun memiliki kedudukan yang amat penting dalam peradilan pidana termasuk dalam peranan turut serta dalam penanggulangan upaya kejahatan.