STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAJELIS ADAT ACEH DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA TERHADAP PENETAPAN EMAS SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Majelis Adat Aceh (Maa) Dan Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Aceh Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Pada Masyarakat Kota Langsa – Aceh” merupakan hasil studi lapangan (field research) yang bertujuan untuk memberikan keterangan secara luas akan pertanyaan tentang mahar perkawinan yang sering dijadikan problem bagi kalangan anak muda yang akhir- akhir ini sering menjadi fenomena yang seakan menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan, sehingga menimbulkan pertanyaaan bagaimana persamaan dan perbedaan dari sudut pandang lembaga yang berwenang dalam menanggapi hal tersebut diatas, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap penetapan emas sebagai Mahar pada masyarakat kota Langsa
Untuk menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat, penulis melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Selanjutnya data yang telah terhimpun, dianalisa menggunakan metode analisis komparatif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan membandingkan data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya, tanpa menggunakan model matematik statistik, dengan menguraikannya dari rumusan masalah yang bersifat umum pada rumusan masalah yang bersifat khusus

Dari uraian diatas dapat diambil sebuah deskripsi bagaimana pandangan kedua lembaga yang menaungi masyarakat Aceh yaitu MPU yang banyak berlandaskan hukum – hukum Islam (fiqh) dalam menetapkan hukum dan yang kedua MAA yang dominan mengambil nilai adat-adat daerah dalam menetapkan suatu perkara khususnya yang berkaitan dengan penetapan emas sebagai mahar pada pernikahan. Sehingga akan menghadirkan inovasi atau solusi dalam menentukan pemberian mahar yang pada akhirnya tidak memberatkan berbagai kalangan khususnya generasi muda yang ingin menjalankan perintah nabi.

Penentuan kualifikasi mahar yang ditetapkan majelis adat Aceh pada hakikatnya untuk memuliakan wanita sehingga ada korelasi antara kebijakan adat dan syari’at. Walaupun tidak ada ketentuan mahar yang ditetapkan dalam Al Qur’an dan hadis. Adanya penetapan mahar tidak bermaksud untuk mempersulit proses pernikahan akan tetapi bermaksud untuk meningkatkan kualitas dari pernikahan. Dan disatu sisi dengan jumlah mahar yang ditentukan bisa memotifasi pasangan untuk meningkatkan taraf hidup, karena dalam membangun bahtera rumah tangga suami merupakan tulang punggung keluarga. Dan seringkali salah satu faktor penyebab tingginya perceraian di era moderenisasi diakibatkan oleh lemahnya peranan suami dalam menopang perekonomian rumah tangga. Apabila pemberian mahar terlalu disederhanakan maka akan melemahkan mempelai pria dan sakralisasi pernikahan menjadi kabur