Delik Wanprestasi terhadap jual beli online dalam tinjauan hukum pidana Islam

Skripsi ini adalah hasil penelitian library research untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana delik wanprestasi terhadap jual beli online dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dipersamakan dengan tindak pidana penipuan serta bagaimana hukum Islam mengatur tentang hukuman bagi para pelaku delik wanprestasi yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan kepustakaan . Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskripstif analisis dan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang umum menurut hukum pidana Islam dan literature yang menjelaskan tentang wanprestasi serta delik penipuan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pada mulanya wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya entah itu di sengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan atas delik penipuan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan dan pihak wanprestasi tidak ada iktikad baik terhadapnya dan memilih jalur pidana maka wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan tidak melupakan unsur-unsur yang terkadung didalam delik penipuan. Namun dalam tinjauan hukum pidana Islam penerapan hukum kepada para pelaku delik wanprestasi terhadap jual beli online shop adalah jarimah takzir yang berupa pengasingan, cambukan serta denda yang harus dibayarkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat umar bin khattab kepada pelaku penipuan, karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa Negara yang tidak diatur dalam alquran dan sunah. Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan para aparat yang berwajib dapat mengkategorikan wanprestasi dengan delik penipuan, dimana wanprestasi dapat diangkat kepada delik penipuan atau tidak serta menggunkan UUD, KHUPerdata, KUHPidana serta dasar hukum lainnya yang dapat mendasari sebuah tuntutan, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan UU yang mengaturnya.