Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Qard Yang Dirangkai Dengan Akad Ijarah Tempat Penyimpanan Barang Jaminan Qard : study kasus di kjks bmt nusya kecamatan sukodadi lamongan

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan :1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad qard yang dirangkai dengan akad ijarah tempat penyimpanan barang jaminan qard yang ujrahnya disesuaikan dengan jumlah hutang di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan atau pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan yang mendasari implementasi akad qard{ yang dirangkai dengan akad ijarah untuk penyimpanan barang jaminan qard yang ujrahnya disesuaikan dengan jumlah hutang? Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara secara lanngsung dengan DPS dan manager selaku pihak yang terlibat dalam implementasi akad qard{ yang dirangkai dengan akad ijarah tempat penyimpanan barang jaminan qard di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-verifikatif. Teknik Deskriptif, yaitu mendiskripsikan secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai implementasi akad qard} yang diikuti akad ijarah tempat penyimpanan barang jaminan qard dan alasan atau pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan. Teknik Verifikatif, yaitu menverifikatifkan (menguji) keselarasan implementasi akad qard} yang diikuti akad ijarah tempat penyimpanan barang jaminan di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan dengan norma hukum Islam.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KJKS BMT NUSYA dalam penyaluran dana terbukti KJKS BMT NUSYA melakukan suatu moda pengambilan keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad qard} dalam bentuk prosentase tertentu dari pokok qard} (hutang). Hanya saja keuntungan tersebut tidak ditarik langsung (seperti bunga) melainkan direkayasa (dihilah) dengan moda tertentu, yaitu sebagai ujrah (fee, uang sewa) dari jasa penyimpanan dokumen sertifikat tanah milik para nasabah yang mereka jadikan sebagai jaminan qard}. Implementasi akad qard} yang dirangkai dengan akad ijarah dengan tidak semestinya ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan untuk mengimplementasikan akad qard} yang dirangkai akad ijarah tempat penyimpanan barang jaminan qard} itu adalah prinsip “suka sama suka” (‘an taradin) yang dikemas dengan proses transaksi yang halal dalam hukum Islam, yaitu akad qard} dan akad ijarah. Hanya saja karena di balik semua itu ada agenda “tidak mau rugi” maka muncul rekayasa yang tidak selaras dengan hukum Islam di mana ujrah dalam akad ijarah ditentukan nilainya berdasarkan nilai pokok qard.Sejalan dengan kesimpulan di atas, KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan disarankan dalam penentuan ujrah menggunakan sistem harian supaya tidak ada tambahan yang dikaitkannya dengan qard dan para nasabah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan diedukasi supaya akadnya benar dalam kedua belah pihak.