Implikasi hukum pemalsuan status calon suami dalam perkawinan di KUA Kecamatan Sukodono Sidoarjo : studi komparasi KHI dan fiqih madzhab syafi'i

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukodono Sidoarjo yang berjudul“Implikasi Hukum Pemalsuan Status Calon Suami Dalam Perkawinan Di KUA Kecamatan Sukodono Sidoarjo (Studi Komparasi KHI Dan Fiqih Madzhab Syafi’I)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami di KUA kecamatan Sukodono serta bagaimana persamaan dan perbedaan antara KHI dan Fiqih Madzhab Syafi’I dalam Implikasi hukum perkawinan adanya pemalsuan status calon suami di KUA kecamatan Sukodono.Data penelitian dihimpun melalui wawancara kepada bapak penghulu KUA Kecamatan Sukodono, bapak Mudin Desa Suko, serta kepala dusun. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan komparasi KHI dan Fiqih Madzhab Syafi’i. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pemalsuan status calon suami dalam perkawinan di KUA Kecamatan Sukodono perkawinannya batal atau tidak bila di tinjau dari KHI dan Fiqih Madzhab Syafi’I dan hal ini di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis komparatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemalsuan status calon suami dalam perkawinan di KUA Kecamatan Sukodono karena adanya niat dari suami untuk poligami akan tetapi enggan untuk mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama tentang izin poligami dan tidak izinnya istri pertama. Pihak KUA Kecamatan Sukodono tidak mengetahui adanya unsur pemalsuan yang dilakukan oleh calon suami karena semua berkas yang diterima dan diteliti oleh kepala desa Suko dan KUA Kecamatan Sukodono adalah Legal, diketahui setelah istri pertama yang berasal dari jawa tengah mendengar kabar adanya perkawinan suaminya dengan perempuan berasal dari sukodono dan menggugat suaminya dengan panggilan ditujukan kepada Reskrim Sidoarjo dengan pemanggilan pihak KUA Kecamatan Sukodono untuk menjadi saksi dan memberikan bukti dokumen nikah atas perkawinan suami dengan istri keduanya dan terbukti berkas yang diberikan calon suami kepada KUA Sukodono adalah asli namun keterangan yang diberikan adalah palsu. Calon Suami yang berasal dari Tangerang Banten membulatkan tekad untuk menikah dengan calon istri yang berasal dari sukodono sidoarjo dengan menggunakan identitas lama berstatus perjaka, karena belum adanya pembaruan identitas setelah menikah dengan istri pertama. Implikasi hukum pemalsuan status calon suami perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 72 ayat 2 Kompilasi hukum islam.Sejalan dengan kesimpulan di atas, bahwa sebelum melaksanakan perkawinan kedua, suami harus mengikuti prosedur Pengadilan Agama untuk izin poligami dan mendapat persetujuan dari istri pertama agar tidak adanya penipuan yang dapat merugikan pihak istri dan keluarganya sehingga perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak istri.