Studi komparasi antara hukum positif dan hukum Islam tentang manipulasi Akta Nikah dalam perkawinan: studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana Analisis hukum positif dan hukum islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Taman? Bagaimana komparasi antara hukum positif dan hukum islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman? Data penelitian dihimpun melalui wawancara kepada seseorang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok, yaitu Kepala KUA Kecamatan Taman dan dokumen berupa buku-buku, skripsi yang berkaitan dengan manipulasi akta nikah dalam perkawinan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode komparatif antara hokum islam dan hokum positif yang terdapat pada undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PMA No. 11 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif dan hukum islam terdapat persamaan yakni sama-sama tidak sah status perkawinanya. Dalam hukum positif dijelaskan dalam PMA No 11 tahun 2007 pasal 27 ayat 1 bahwa buku nikah adalah sah apabila ditanda tangani oleh PPN, masalah ini sangat tegas bahwa adanya akta nikah ini tidak dikeluarkan oleh pihak pegawai pencatat nikah, akta nikah iki hanya dimanipulasi. Maka perkawinan dikatakan tidak sah menurut hukum positif. Sedangkan dalam hukum islam perkawinan itu dikatakan sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam islam. Dalam perkawinan manipulasi akta nikah ini, salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi yaitu wali. wali yang seharusnya digunakan adalah wali hakim. Jika dalam islam wali hakim adalah sultan. Sultan diindonesia adalah kepala negara yang beragama islam.yang melimpahkan wewenangnya kepada Ketua PA dan kepala PA memberikan wewenang kepada Kepala KUA. jadi ketika pernikahan menggunakan wali hakim maka harus Kepala KUA yang menikahkan. Jika tidak dapat dibuktikan sebagai kepala KUA maka perkawinannya tidak sah. Pembaruan hukum Islam menjadi penting khususnya mengenai prosedur perkawinan dalam rangka penyesuaian pemikiran-pemikiran hukum Islam dengan perkembangan kontemporer dan keindonesiaan di bidang hukum keluarga. Upaya ini menjadi penting agar kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dapat terwujud dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.