Analisis Maslahah Mursalah terhadap sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan pasal 81 Perpu no. 1 tahun 2016

Skripsi yang berjudul “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kebiri Kimia Dalam Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016” ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016?. Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016?. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu utnuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas tentang kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu di awali dengan menggunakan teori atau dalil yang bersifat umum kemudian ditarik dan diambil dengan bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus kemudian ditarik diambil bersifat umum tentang kebiri kimia, kemudian di analisis secara hukum Islam yang fokus pada maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1 tahun 2016 dikarenakan ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014belum menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga perlu dibentuknya suatu hukuman baru sebagai ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur ini. Hasil analisis menjelaskan bahwa hukuman kebiri ini bersifat sebagai hukuman tambahan, tidak bersifat permanen, hanya diperuntukkan bagi pelaku yang masuk dalam kategori Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014, dikecualikan bagi pelaku anak dan dalam pelaksanaanya dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok dengan dibarengi adanya rehabiltasi di bawah pengawasan kementrian hukum, kementrian sosial dan kementrian kesehatan sehingga tidak menghapuskan hak asasi manusia dan adanya penambahan hukuman ini dapat menimbulkan suatu kemanfaatan di dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan kesimpulan di atas diharapkan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengurangi adanya suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, karena bagaimanapun anak adalah suatu aset yang harus dilindungi oleh agama dan negara.