Analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah di desa sungai pinang dalam kecamatan sungai pinang Samarinda

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pemberian Tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda” ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana akad perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda. Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan guna mengetahui permasalahan yang ada. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa akad perjanjian pemberian tanah yang dilakukan H. Asli terhadap Asnan bermula semasa hidup H. Asli Syahrani, dalam akad perjanjian pemberian barang atau objek akad belum ada dan masih akan dibuatkan, sehingga akad perjanjian yang dilakukan belum bersifat tunai dan mengikat, sampai meninggalnya pemberi barang yang diakadkan belum ada dan membuat status akad perjanjian tersebut belum memenuhi janji yang dilakukan semasa hidup H. Asli dalam akad tersebut berjanji untuk memberikan sebuah bangunan rumah di atas tanah pemberi. Setelah meninggalnya H. Asli, Asnan menuntut janji pemberian tersebut kepada Ahli waris Alm dalam hal ini tuntutan yang dilakukan oleh Asnan adalah boleh dilakukan walaupun tidak adanya bukti secara tertulis, karena janji dalam hukum Islam adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Musyawarah yang dilakukan Ahli waris adalah langkah yang baik untuk tidak menjadi konflik antar keluarga. Masyarakat diharapkan lebih mengetahui bagaimana rukun dan syarat mengenai sahnya suatu akad perjanjian dalam kehidupan bersosial yang bersumber dalam hukum Islam. Agar kelak masyarakat lebih paham dan mengerti bagaimana melakukan akad perjanjian pemberian sesuai anjuran agama Islam dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini tokoh masyarakat terutama ulama dan penyuluh Bidang Agama Islam agar lebih sering turun mensurvei kelapangan serta melakukan upaya fungsional agama terkait permasalahan hukum keperdataan Islam dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat memenuhi ketentuan hukum-hukum Islam tentang wajibnya melaksanakan perjanjian.