Analisis hukum Islam terhadap prosedur penyitaan barang jaminan pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Kantor Cabang Krian-Sidoarjo

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Penyitaan Barang Jaminan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo adalah hasil penelitian lapangan (field research)untuk menjawab pertanyaan tentang: (1)Bagaimana prosedur penyitaan barang jaminan pada pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur penyitaan barang jaminan pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan observasi, setelah data terkumpul , kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari teori pembiayaan murabahah dan barang jaminan untuk menganalisis prosedur penyitaan barang jaminan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan di BPRS Bakti Makmur Indah ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan dan secara tertulis. Akan tetapi yang terjadi di salah satu pembiayaan murabahah bermasalah, pihak BPRS hanya melakukan peringatan secara lisan tidak melampirkan surat peringatan kepada nasabah. Menurut pandangan hukum Islam saat terjadi pembiayaan bermasalah perlu adanya surat peringatan atau akta sejenis, karena dengan surat peringatan nasabah dapat dikatakan ingkar janji/wanprestasi sehingga bisa dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan dalam mengidentifikasi pembiayaan baru lebih ditingkatkan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah lagi. Dan dalam penyelesaian kredit bermasalah hendaknya tidak memandang besar atau kecilnya nilai pembiayaan tersebut, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya menggunakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ada yang berdasarkan dari Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.