Tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dalam bentuk studi kasus dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik bagi Hasil dengan Pembagian Tetap dari Pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya”, yang bertujuan untuk menjawab bagaimana praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya?Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deksriptif analitis, yaitu sebuah metode di mana prosedur pemecahan penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, yaitu mengenai fakta dari praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, kemudian dianalisis menggunakan konsep musyarakah hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; pertama, pembiayaan musyarakah di KJKS (Koperasi Jasa keuangan Syariah) KUM3 (Komuntas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid) Rahmat Surabaya dilakukan dengan cara penyertaan modal oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk pengembangan usaha nasabah. Penyertaan modal dari pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya jelas nominalnya, sedangkan dari pihak nasabah modal yang disertakan tidak diketahui dengan jelas. Nisbah bagi hasil antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan nasabah telah ditetapkan di awal kontrak, akan tetapi nasabah sering kali memberikan nisbah bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada setiap periode (minggu); kedua, praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya secara keseluruhan diperbolehkan menurut hukum Islam. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat adalah berdasarkan pekerjaan, bukan berdasarkan modal yang disertakan. Adapun jika terjadi ketidaksesuaian nisbah bagi hasil yang disetorkan oleh nasabah setiap periode (minggu), maka salah satu pihak boleh membatalkannya atau tetap melanjutkannya jika keduanya sama-sama rida dan tidak ada unsur paksaan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, hendaknya lebih meningkatkan penjelasan kepada nasabah, agar nasabah memahami akad musyarakah beserta perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya; kedua, kepada nasabah diharapkan untuk lebih memahami tentang pembiayaan musyarakah dan perhitungan bagi hasilnya serta menerapkannya dengan benar.