Analisis hukum Islam dan undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek: studi kasus jual beli produk-produk replika di Darmo trade Center Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana praktik jual beli produk replika di Darmo trade Center Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap UU No.15 Tahun 2001 tentang hak merek pada praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang menggunakan deskriptif analisis, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan terkait praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center Surabaya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan hukum Islam dan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek pada praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center Surabaya. Dari hasil penelitian, praktik jual beli produk atau barang replika di Darmo Trade Center Surabaya yaitu berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Yakni pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli yang telah disepakati bersama. Sebelum pihak penjual dan pihak pembeli memulai melakukan transaksi praktik jual beli tersebut, terlebih dahulu harus membuat suatu akad. Berdasarkan Praktik jual beli produk atau barang replika dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 sudah jelas tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan melanggar hukum. Namun dalam hukum Islam praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center Surabaya menurut analisis hukum Islam terhadap keputusan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah dihukumi muba@h karena beberapa faktor pertama, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terdapat asas saling ridha antara penjual dan pembeli berdasarkan dalil-dalil naqli Q.S An-Nisa’: 29. Kedua, tidak adanya unsur penipuan di dalam praktik jual beli tersebut. Dengan demikian, penulis meyarankan kepada pihak yang berwenang, terkait maraknya perdagangan produk replika di pasaran, maka pemerintah harus bertindak lebih tegas untuk mengurangi penjualan barang replika di pasar.