Analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran al-qard al-hasan

Skripsi ini adalah hasil penelitian verifikasi (verificative research) terhadap hasil penelitian Desi Sri Wulandari,untuk menguji teori atau penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil memperkuat atau menggugurian teori atau hasil penelitian sebelumnya.Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Desi Sri Wulandari tentang Sanksiatas Keterlambatan Pembayaran Al-Qard Al-Hasan, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran al-qard al-hasan, dan 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran al-qard al-hasan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, yakni berupa dokumen. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif-analyzing,yaitu menggambarkan objek yangditeliti secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dengan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, kemudianmemberikan analisis lanjutan terhadap hasil data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan:Pertama, Desi Sri Wulandari dengan menggunakan teori hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional berpandangan, bahwa penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran al-qard al-hasan diperbolehkan, dengan alasan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran al-qard al-hasan, dan hanya boleh diberlakukan kepada orang yang sengaja atau tidak menunjukkan keinginan untuk membayar, serta tidak boleh diberlakukan kepada orang yang mengalami kesulitan atau orang yang lupa melakukan pembayaran.Kedua, Pandangan Desi Sri Wulandari tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran qard al-hasan dibenarkan. Akan tetapi pemahaman terhadap orang yang boleh diberikan sanksi masih terlalu umum dan sempit, ketidakbolehan penerapan sanksi terhadap orang yang lupa tidak dapat dibenarkan, karena orang yang lupa tidak termasuk dalam kategor mu’sir (orang yang kesulitan) dan tidak tergolong force majeure. Dari kesimpulan tersebut maka saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan: 1. Untuk Desi Sri Wulandari hendaknya lebih teliti dalam mengambil danmemahami dasar hukum untuk menghukumi sebuah kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat. 2. Untuk Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan sanksi pada pembiayaan al-qard al-hasan diharapkan lebih teliti dalam mempertimbangkan penyebab terjadinya keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah.