Analisis hukum Islam terhadap double bonus pada operasional halal network Herba Penawar Alwahida Indonesia di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik double bonus pada operasional halal network Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik double bonus pada operasional halal network Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo? Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis, dengan menggunakan metode deskripti kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai praktik double bonus pada operasional halal network HPAI di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menyimpukan bahwa praktik double bonus pada operasional halal network HPAI di Kecamatan Krian terdapat agen aktif HPAI yang melakukan keagenan ganda dengan tujuan mendapatkan double bonus yaitu Bonus Prestasi Pribadi dan Bonus Prestasi Grup dari pembelanjaan yang dilakukannya setelah diakumulasikan setiap bulannya. Menurut hukum Islam, praktik double bonus pada operasional halal network HPAI di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari 2 aspek. Pertama, praktik peraturan larangan keagenan ganda terhadap perolehan double bonus tidak sepenuhnya diterapkan, karena bertentangan dengan asas amanah dan kemashlahatan. Kedua, jika dianalisis terhadap sah dan tidaknya perolehan double bonus yang didapatkan, maka bonus tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat ju’a>lah yaitu ‘a>mil harus orang yang mampu melaksanakan akad. Walaupun agen tersebut mampu melaksanakan pekerjaan, akan tetapi salah satu ID keagenan palsu yang didaftarkannya tidak melakukan pekerjaan apapun. Karena pada kenyataanya yang melakukan pekerjaan hanya satu agen saja tapi diatasnamakan ID keagenan lain yang dimilikinya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi para pelaku bisnis menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat sesuai dengan prinsip syariah tersebut dan tidak melakukan penyimpangan. Perusahaan HPAI juga diharapkan untuk memperbaiki proses perekrutan agen baru, sehingga bisa meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan para agen HPAI.