Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian bagi pengidap Kleptomania menurut hukum Islam dan hukum Pidana

Seseorang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal fikiran sehat, dewasa dan berkemauan sendiri (tidak ada paksaan). Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu,orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau dalam keadaan terpaksa. Tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan perkara yang belum jelas ketetapan hukumnya, apakah perbuatannya dapat dikenai pertanggung jawaban pidana ataupun tidak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Apakah dapat dikenai pertanggungjawaban pidana bagi pelku pencurian yang mengidap kleptomania baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana. 2. Bagaimana bentuk hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana. Mtode pembahasannya menggunakan metode deduktif dan metode analogis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania menurut hukum pidana, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pengidap kleptomania itu merupakan bagian dari kelainan jiwa yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Sedangkan menurut hukum Islam tetap dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini karena orang tersebut termasuk orang mukallaf. 2.Bahwa ketentuan bentuk hukuman yang diancamkan pada pelaku tindak pidana, menurut hukum pidana dibebaskan dari segala tuntutan jika terbukti mengidap penyakit kleptomania. Sedangkan menurut hukum Islam diancam dengan hukuman had jika semua syarat dan rukun tindak pidana terpenuhi.