Konflik kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan terminal Purabaya

Skripsi ini mengkaji tentang konflik kewenangan pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab masalah utama, yakni: Bagaimana konflik terjadi dan dinamika kepentingan politik aktor untuk memperoleh perubahan prosentase bagi hasil Mou Kerjasama dan Penyelesian naskah perjanjian Kerjasama menggunakan proses negosiasi antar pemerintah daerah. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan penetuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengambarkan bahwa konflik berawal dari keterlambatan pemerintah Kota Surabaya dalam membayar hasil seluruh pengelolaan dan manajemen kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun dari tahun 2015. Adapun dinamika konflik politik antar aktor eksekutif berpusat pada kekuasaan dan kewenangan diantara kedua belah pihak yakni pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kewenangan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelolan terminal Purabaya sesuai dengan Perwali Kota Surabaya No. 77 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi UPTD dan Perwali Kota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tugas dinas dan fungsi Walikota Surabaya. Dari Kabupaten Sidoarjo kewenangan Pada Perda Kabupaten Sidoarjo No.3 Tahun 2011 tentang Retrebusi terminal. Yang mengguatkan Peraturan daerah terdapat di naskah perjanjian kerjasama pemerintah Kota Surabaya dan pemerinntah Kabupaten Sidoarjo tahun 1998.