Analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya Nomor: 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan nafkah madiyyah dalam putusan Nomor: 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj

Skripsi ini merupakan hasil studi dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab bagaimana deskripsi putusan PTA Surabaya Nomer 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor. 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj tentang nafkah madiyyah, mengapa hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan nafkah madiyyah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas- berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif- deduktif. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam amarnya menetapkan nafkah madiyyah sebesar Rp. 3000.000 dengan melandasi pasal 41 huruf (c) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 secara ex officio dan pasal 149 KHI menilai wajar, patut dan adil bila pemohon dibebani kewajiban membayar tersebut. Namun pada putusan banding dasar hukum yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan mengenai nafkah madiyyah tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hakim banding karena pasal 41 huruf (c) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 hanya berkaitan tentang akibat dari perceraian sedangkan mengenai nafkah madiyyah dapat diminta kapan saja sekalipun tidak pada saat perceraian. Dalam pandangan hukum Islam kewajiban nafkah yang tidak diberikan maka nafkah tersebut menjadi hutang yang hanya bisa hilang apabila suami melunasi atau adanya kerelaan dari pihak istri atas nafkah tersebut.