ANALISIS MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA : STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN

Skripsi dengan judul “Analisis Mas}lah}ah al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)” ini ditulis dengan beberapa tujuan pokok, yaitu: (1) Untuk memberikan deskripsi tentang ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis kritis terhadap ketentuan tersebut. (2) Untuk menjelaskan hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis mas}lah}ah al-mursalah sebagai jawaban atas studi kritis tersebut.
Penulis tertarik untuk memilih tema penelitian dengan judul dan sudut pandang ini karena ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang dalam pelaksananaannya masih banyak masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan yang berlaku karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kurang tegasnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur pencatatan perkawinan serta pola pikir masyarakat menganggap pencatatan perkawinan tidak terlalu penting karena sifatnya sebatas administratif belaka dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan karena ia dianggap bukan bagian hukum Islam.
Jenis penelitian ini adalah library research dengan pola pikir deduktif. Perolehan data didasarkan pada materi kepustakaan baik yang sudah dipublikasikan maupun belum terpublikasi. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan penguraian bertahap dari klasifikasi data, reduksi data, display data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PMA No. 3 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam. Dari berbagai peraturan perundangundangan
itu yang disayangkan adalah kurangnya ketegasan UU No. 1 Tahun 1974 dalam menyatakan status hukum pencatatan perkawinan, padahal UU tersebut merupakan rujukan utama segala persoalan yang berkaiatan dengan perkawinan. Selain itu, sanksi yang menjerakan dalam peraturan perundang undangan tersebut dapat dikatakan tidak ada. (2) Hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis mas}lah}ah al-mursalah adalah wajib bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada di dalamnya serta untuk mengejawantahkan maqa>syid al-syari>’ah.