Penerapan ketentuan pasal 132 ayat (2) HIR terhadap penambahan materi gugatan dalam memori banding : Studi putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan ketentuan pasal 132 ayat 2) HIR tentang larangan penambahan materi gugatan dalam memori banding, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam mengabulkan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di Pengadilan tingkat pertama pada putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby dan bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan dalam pengadilan tingkat pertama. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan teknik documenter dan telaah pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif- induktif. Peneliti menyimpulkan bahwa hakim PTA Surabaya menghukum pemohon untuk membayar nafkah madiyyah kepada istri pada putusan No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Padahal gugatan tersebut diajukan dalam tingkat banding dan bertentangan dengan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa dalam sengketa perceraian, gugatan rekonpensi merupakan gugatan lex specialis dari gugatan pada umumnya karena dalam sengketa perceraian selama siding tingkat pertama terkadang salah satu pihak ingin mempertahankan perkawinannya sehingga tidak mengajukan gugatan balik. Melihat posisis kasus tersebut sudah seharusnya bekas suami berkewajiban membayar nafkah madiyyah kepada bekas istrinya. Namun dasar hukum yang digunakan majelis hakim tidak tepat dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan tingkat pertama.