Tinjauan hukum Islam terhadap sistim pelaksanaan kredit pada Badan Kredit Desa (BKD) di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Dalam kehidupan sekarang ini banyak tumbuh lembaga perkreditan, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Lembaga perkreditan ini kebanyakan berfungsi sebagai pemberi pinjaman bagi masyarakat yang memerlukan baik yang digunakan untuk penambahan modal usaha atau yang lainnya. Seperti halnya para lembaga perkreditan yang ada di Deaa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang disebut dengan Badan Kredit Desa (BKD). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan-aturan hutang-piutang pada Badan Kredit Desa (BKD) di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri beserta pelaksanaannya selama tahun 1995 ? Dengan menggunakan metode induktif dan komperatif maka diakhir pembahasan dihasilkan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian di lapangan dan mengkaji kepada segala sistim yang berlaku di Badan Kredit Desa (BKD) dapat dibenarkan menurut kajian hukum Islam, karena sistim BKD tersebut dapat memenuhi praktek pemberian modal yang diatur dalam hukum Islam, seperti: sistim qiradh dan mudharabah. Tetapi dalam sistim giradh tidak ada unsur tambahan (bunga) dan juga pada sistim mudharabah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan saja, semuanya di tanggung bersama baik untung atau rugi.