Tinjauan hukum Islam tentang hak presiden dalam memberikan grasi terhadap pidana mati

Grasi merupakan sebagian dari beberapa hak atau kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Presiden adalah kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi di bawah majelis permusyawaratan rakyat. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada ditangan presiden. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah pengertian grasi serta apa pula dasar hukumnya ? Bagaimanakah realisasi kekuasaan Presiden Repblik Indonesia dalam mernberikan grasi terhadap pidana mati ? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak Presiden Republik Indonesia, dalam memberikan grasi terhadap pidana mati ? Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumbernya kemudian dianalisa secara komparatif, dibandingkan untuk mengambil suatu kesimpulan. Dengan akhir pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian grasi merupakan sebagian hak prerogatip (hak istimewa) Presiden Republik Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana, baik pidana atau tindak pidana yang berkenaan dengan qishas, hudud, ta'zir (istilah dalam hukum pidana Islam) maupun jenis kejahatan (istilah dalam KUHP) dapat diberi ampunan oleh kepala negara yang disebut dengan istilah grasi. Pemberian grasi (ampunan) o1eh kepala negara menurut hukum pidana Islam diperbolehkan baik yang berkenaan dengan pidana hudud, qishas-diyat lainnya.