Pesantren dan politik pendidikan: relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep

Relasi elite pesantren dan politik senantiasa menjadi hal yang menarik untuk terus diteliti. Persoalan keterlibatan kiai harus bisa dilihat dari relasi antara Islam dan politik yang tidak dapat dipisahkan. Relasi elite pesantren dalam memangku kebijakan di Kabupaten Sumenep, baik dalam kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan berlangsung secara timbal balik dengan pola simbiosis mutualisme. Penelitian ini memunculkan tiga rumusan masalah. Pertama, Bagaimana relasi elite pesantren di Kabupaten Sumenep? Kedua, Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep? Ketiga, Bagaimana respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep? Penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan etnografi. Temuan peneliti tentang relasi elite pesantren mempunyai modal awal, baik dalam relasi dengan santri atau pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep, pandangan peneliti setidaknya ada enam hal. Pertama, karisma kiai dibutuhkan dalam meligitimasi suatu kebijakan. Kedua, lembaga pendidikan yang diselenggarakan elite pesantren mempunyai kedekatan koheren. Karena, para elite-nya berada dalam jabatan strategis, seperti eksekutif dan legislatif. Ketiga, Para santri diarahkan pada partai politik atau bahkan calon legislatif tertentu. Keempat, menyampaikan doktrin politik melalui pembelajaran oleh elite pesantren bersama santri. Kelima, Dakwah organisasi kemasyarakatan sering menjadi sarana sosialisasi baik dalam organisasi formal atau non-formal. Keenam, Ikatan alumni. Selanjutnya ada tiga tipologi relasi elite kebijakan pendidikan di Sumenep, yakni: Posisi kunci, seperti pihak eksekutif dan legislatif dan Dinas Pendidikan. Posisi primer, yaitu mereka yang memiliki relasi kepentingan secara langsung dengan suatu kabijakan, seperti tokoh masyarakat. Posisi sekunder, yaitu mereka yang tidak memiliki relasi kepentingan langsung dengan suatu program kebijakan. Namun, memiliki kepedulian dan perhatian jelas dan tertuju, sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk memengaruhi keputusan legal pemerintah. Respons implementasi kebijakan pendidikan ini adalah pesantren harus tetap menjaga agar citra pondok pesantren di mata masyarakat sesuai harapan masyarakat luas. Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional dan santrinya pun merupakan bagian integral dari masyarakat. Para santri hendaknya dipersiapkan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Pesantren hendaknya terbuka pada perkembangan dan perubahan yang terjadi, termasuk temuan-temuan ilmiah dalam dunia pendidikan, pesantren tidak semestinya tenggelam pada dunianya sendiri. Terakhir, pesantren juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi pendidikan agama Islam (laboratorium agama).