Larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; analisis terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 dari perspektif konstitusi Indonesia dan hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi atas maraknya sikap diskriminatif terhadap jemaat Ahmadiyah. Setelah meletus tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah pada tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Menilik latar belakang tersebut maka penulis mengajukan dua rumusan masalah: pertama bagaimana pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?. Hasil penelitian dari perspektif konstitusi Indonesia pertama isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tantang kebebasan beragama dan HAM. Kedua SK bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketiga hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM. Sedangkan dari perspektif hukum Islam pertama SK tersebut bertentangan dengan al Qur’an dan As Sunnah. Kedua berdasarkan kedua perspektif hukum Islam Gubernur diarahkan menggelar dialog public dengan menggunakan nara sumber dari JAI yang difasilitasi pemerintah dan menghindari pencekalan, tindak kekerasan, diskriminasi ataupun pelarangan aktifitas JAI.