Problema waris tanah di Desa Bekas Perdikan Martajasah Bangkalan

Pelaksanaan waris mewaris adalah hal yang pasti terjadi di kalangan masyarakat, terutama terhadap harta yang berupa tanah. Kebanyakan dari mereka dalam melaksanakan waris tanah tidak berpedoman pada hukum agamanya secara utuh, maka bagi orang yang cenderung untuk sadar menerima hukum waris Islam sebagai konsekwensi dari agamanya menentang sistem yang demikian itu, pihak lain yang merasa dirugikan warisnya bila mengikuti hukum Islam, menolak berpedoman pada hukum tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah pelaksanaan waris tanah di kalangan masyarakat desa Murtajasah, 2. Hal-hal apa yang mendorong pelaksanaan waris tersebut, sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam. Metode analisa datanya disajikan secara deskriptif menggunakan metode komparatif. Kesimpulan penelitian ini adalah; 1. Hukum waris Islam tidak membedakan ujud harta warisan, artinya sekuruh harta menjadi kesatuan yang harus dibagi, misalnya dalam harta waris terdapat tanah, maka harta tanah itu dalam perhitungan wajib dibagi sebagai bagian dari keseluruhan harta peninggalan. 2. Pelaksanaan waris tanah di desa Martajasah secara administratif melanggar undang-undangdan hukum syara’. Begitu pula dalam pembagian warisnya, ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. 3. Pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum syara’ serta adanya penyimpangan-penyimpangan dalam melakanakanpembagian waris tanah di desa Martajasah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agama dan hukum, serta pengaruh keadaan ekonomi yang kurang memadai