Su’ud, Moh Suúd (1989) Tinjauan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Cover.pdf
Download (818kB) | Preview
Abstrak.pdf
Download (121kB) | Preview
Daftar Isi.pdf
Download (262kB) | Preview
Bab 1.pdf
Download (401kB) | Preview
Bab 2.pdf
Download (535kB) | Preview
Bab 3.pdf
Download (659kB) | Preview
Bab 4.pdf
Download (963kB) | Preview
Bab 5.pdf
Download (562kB) | Preview
Daftar Pustaka.pdf
Download (281kB) | Preview
Abstract
Penyelundupan dapat dipidana dengan sanksi pidana subversi, yang lebih menarik lagi bahwa telah ada putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana subversi terhadap pelaku tindak pidana peneyelundupan. Ini baru-baru terjadi di dua Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana batasan seseorang dapat dinyatakan telah melakukan penyelundupan, 2. Bagaimana ketentuan mengenai delik penyelundupan sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi. Teknik analisa datanya menggunakan metode deduktif, metode induktif dan metode komperatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Penyelundupan menurut hukum positif merupakan tindak pidana ekonomi, yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor, yang dapat dipidana dengan pidana subversi. Seseorang dapat dinyatakan melakukan penyelundupan, jika dalam mengekspor dan mengimpor barang dengan tidak melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan manipulasi atas dokumen yang diwajibkan oleh instansi pabean. 2. Penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, jika penyelundupan tersebut mempunyai tendensi atau mengarah pada subversi dan atau penyelundupan tersebutsampai dapat mengganggu ketentraman stabilitas ekonomi negara. 3. Menurut pandangan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi tersebut, jika jelas-jelas ada tendensi subversi dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana subversi. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi ta’zir dan bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | hukum Islam; peneyelundupan; pidana subversi |
| Subjects: | Hukum Islam Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Arsip Syariah |
| Depositing User: | Editor : samid library.uinsby.ac.id |
| Date Deposited: | 10 May 2017 02:41 |
| Last Modified: | 10 May 2017 02:41 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/16853 |
