Analisis hukum Islam terhadap hubungan perdata anak di luar nikah: dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana status hubungan perdata anak di luar nikah dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan status hubungan perdata anak diluar nikah?. Hasil ini menyimpulkan bahwa menurut putusan MK terhadap hubungan perdata anak di luar nikah terdapat tambahan pasal ayat 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan Änak sdilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut hokum Islam apabila anak dilahirkan di luar nikah atau tidak ada ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya maka anak tersebut dinamakan anak zina atau anak diluar nikah sehingga hubungan perdatanya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum Islam anak yang lahir di luar nikah diartikan kedudukannya sebagai anak zina. Dari hasil kesimpulan tersebut, jika seorang laki- laki dan perempuan ingin menikah hendaknya pernikahan tersebut memenuhi syarat formil (syarat sesuai dengan agama masing- masing) maupun materiil (mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang). Agar pernikahan dan anak tersebut mempunyai kekuatan hukum.