Tinjauan maslahah mursalah dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Maslahah Mursalah dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggalih tentang praktik perkawinan anggota Pegawai Negeri pada Polri dengan calon istrinya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan alasan anggota Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari orang tua mempelai laki-laki (Polri) serta melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang Maslahah Mursalah terhadap kasus tersebut diatas. Hasil penelitian yang diperoleh tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr yakni dengan melihat secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Serta berdasarkan asas lex siperiori derogat legi inferiori. Tinjauan mas{lah{ah mursalah dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr yakni agar para Polri tidak mengambil jalan tengah, yaitu dengan melakukan nikah sirri atau malah melakukan zina. Apabila keadaan itu dibiarkan dan sampai terjadi maka akan menjadi permasalahan baru bagi para Polri dan menimbulkan kemadhorotan.Saran dalam peneltian ini ditujukan kepada Kapolri hendaknya merevisi peraturan tentang tata cara pengajuan izin bagi Pegawai Negeri pada Polri seorang laki-laki, yang asalnya pengajuan izin bisa di ganti dengan sebatas pemberitahuan kepada orang tua. Bagi Hakim Pengadilan Agama Mojokerto apabila ada kasus yang sama dengan Pasal 6 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, hendaknya menggunakan mas{lah{ah mursalah sebagai dasar pertimbangan putusan.