Analisis maslahah mursalah dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran Lamongan

Skripsi dengan judul Analisis maslahah mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan: 1) Bagaimana praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan? 2) Bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis teknik kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan dalam mas}lah}ah mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif dengan menjelaskan teori yang berkaitan dengan maslahah mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Setelah menjelaskan teori-teori yang akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran – Lamongan ini dilakukan oleh para pedagang yang tidak memiliki kios untuk berjualan dan modal yang dimiliki juga tidak terlalu banyak. Sehingga pedagang memilih memanfaatkan sungai dengan mendirikan bangunan berupa warung di atasnya untuk berjualan, hal ini sangat menguntungkan bagi pedagang, pegawai dan warga sekitar yang membutuhkan, di lain sisi pendirian bangunan ini belum memiliki izin mendirikan bangunan dari pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah.
Praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena banyak pihak yang dapat mengambil manfaat dari hasil usaha tersebut dan sudah memenuhi syarat-syarat mas}lah}ah mursalah, di samping itu melanggar Peraturan Pemerintah karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dengan demikian mendirikan bangunan di atas sungai adalah sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah, namun berhubung dengan banyaknya hajat hidup orang banyak maka diperbolehlkan dengan berbagai syarat yang tidak mengganggu lingkungan dan menimbulkan kerusakan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan perlu adanya sosialiasasi Izin Mendirikan Bangunan di desa oleh Pemerintah Daerah, dan perlu adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang bangunan di sekitar sungai sehingga masyarakat tetap bisa melakukan pekerjaan untuk mencukupi penghidupannya.