Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akad Kafalah bil 'Ujrah pada pembiayan Take Over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan : 1. Mengapa pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar menggunakan akad kafalah bil ’ujrah ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akad kafalah bil ’ujrah pada pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar ? Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif, yaitu teknik yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai fakta-fakta, dalam penelitian ini menggambarkan penyebab BMT menggunakan akad kafa>lah pada pembiayaan take over dan prosedur serta praktek penggunaan akad kafalah pada pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar. Kemudian diambil kesimpulan menggunakan pola pikir induktif, dimana dijabarkan terlebih dahulu mengenai praktek akad kafalah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, kemudian dianalasis apakah terdapat penyimpangan akad kafalah bil ’ujrah pada pembiayaan take over yang digunakan tersebut menurut hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar menggunakan akad kafalah bil ‘ujrah. Akad kafalah digunakan oleh BMT dikarenakan pengaplikasiannya dianggap lebih mudah dan tidak rumit, karena tidak perlu melibatkan pihak makful lahu, dan makful lahu tidak diberi tahu mengenai akad tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan dan praktek akad kafalah bil ‘ujrah pada pembiayaan take over yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI N0.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada penggunaan akadnya, dimana dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan take over (pengalihan hutang) dalam fatwa tersebut tidak terdapat akad kafalah bil ‘ujrah. Selain itu akad kafalah yang dilakukan tidak dihadiri oleh makful lahu, dimana dalam syarat makful lahu diharuskan kehadirannya. Hal ini menjadikan akad kafalah tersebut tidak sah. Sedangkan ’ujrah yang diambil dari akad kafalah tidak seharusnya ditentukan berdasarkan jumlah dana pertanggungan dan prosentase, karena akad kafalah termasuk akad tabarru’ (tolong menolong), dan ’ujrah bersifat sukarela. Berdasarkan kesimpulan diatas, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, disarankan agar meninjau kembali penggunaan akad kafalah bil ‘ujrah pada pembiayaan take over ini serta pihak BMT juga disarankan untuk mempelajari Fatwa DSN MUI tentang pengalihan hutang, agar sesuai dengan prinsip syariah. Demikian pula untuk besaran ‘ujrah harap dikaji kembali agar tidak termasuk dalam praktek akad yang mengandung unsur riba